SUMEDANG, 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan, menekan kenaikan harga pangan, serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Rangkaian GPM lebih dulu dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Cisitu pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai bahan pokok dengan harga murah. Kegiatan ini mendapat sambutan positif karena dinilai membantu kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Adha.

Setelah itu, Pemkab Sumedang kembali menggelar GPM di area parkir Mal Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Sumedang pada Jumat, 22 Mei 2026. Sejak pagi, masyarakat sudah memadati lokasi untuk mendapatkan sembako dengan harga di bawah pasaran. Warga bahkan mulai mengantre sebelum kegiatan resmi dibuka.

Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya beras SPHP Rp60.000 per 5 kilogram, beras lokal Rp60.000 per 5 kilogram, MinyaKita Rp15.500 per liter, minyak kemasan Rp15.000 per botol, gula pasir Rp17.500 per kilogram, telur ayam Rp24.000 per kilogram, dan daging ayam Rp35.000 per ekor. Selain itu, tersedia sayuran segar dan produk olahan daging dengan harga terjangkau.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Iwan Gustiawan, menyampaikan bahwa GPM menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa akses terhadap pangan murah masih sangat dibutuhkan. Pemkab Sumedang berharap GPM dapat meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta membantu harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang Idul Adha.

Ke depan, Gerakan Pangan Murah direncanakan terus dilaksanakan di berbagai kecamatan, terutama wilayah yang mengalami kenaikan harga bahan pokok. Pemkab Sumedang juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi dengan masyarakat dapat berjalan lebih baik.